, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) minta Presiden Prabowo Subianto cepat ambil tindakan nyata untuk melindungi sektor industri lokal di Indonesia karena dampak dari kebijakan tariff balasan yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional dari Kadin Akhmad Ma'ruf menyampaikan bahwa tindakan nyata pemerintah terhadap keputusan Negara Abang Sam sangat diperlukan. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja masal serta menstabilkan situasi sosio-ekonomi di Indonesia.
"Kami yakin bahwa melalui tindakan yang sesuai, Indonesia terlebih lagi di wilayah Kepulauan Riau bisa tetap bertahan sebagai sentra industri yang semakin maju," ujar Akhmad Ma'ruf seperti disampaikan secara tertulis pada hari Selasa, 8 April 2025.
Ma'ruf menyatakan kekhawatiran atas situasi ekonomi dunia pasca implementasi tariff dagang yang baru oleh Presiden. Donald Trump Terkait mitra perdagangan, seperti halnya Indonesia, dia menyebutkan bahwa jika tarif dasar ditetapkan sebesar 10 persen dan tarif balasan antarnegara mencapai 32 persen untuk barang-barang dari Indonesia, bisa jadi akan timbul efek merugikan bagi ekonomi dalam negeri.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seorang menteri koordinator serta dua menteri lainnya membentuk tim negosiator yang akan berunding dengan pemerintahan AS terkait tarif impor senilai 32 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa dia bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Luar Negeri Sugiono akan membentuk tim negosiator yang akan dikirim ke Amerika Serikat. Airlangga menambahkan bahwa pihaknya juga berencana untuk mengirim surat formal kepada pemerintahan AS tentang niat mereka dalam melakukan pembicaraan tersebut.
"Pak Presiden mempercayakan tugas kepada saya, Menlu, serta Menteri Keuangan," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin, tanggal 7 April 2025.
Sebelumnya, Prabowo menyebut bahwa ia akan berkonsultasi dengan Presiden AS Donald Trump guna membahas permasalahan tariff impor yang ditetapkan kepada Indonesia. "Kita bakal sampaikan keinginan memiliki hubungan yang harmonis, saling membangun dan seimbang serta bersikap saling percayai satu sama lain," ujar Prabowo saat memberi pidato pada acara pesta panen di Majalengka, Jawa Barat, Senin, 7 April 2025.
Kadin Sediakan 5 Usulan bagi Pemerintah Tentang Besaran Tarif
Kadin turut cemas terhadap kebijakan Amerika Serikat yang bisa jadi merendahkan daya saing barang-barang Indonesia di pasarnya tersebut. Selain itu, kebijakan ini pun memiliki risiko untuk makin menyulitkan kondisi pekerja serta ekonomi lokal, lebih-lebih lagi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Agar dapat mengurai beragam efek samping buruk akibat diberlakukannya tarif balasan oleh AS, Kadin telah memberikan beberapa usulan pada Pemerintahan Indonesia.
"Yang pertama, menggerakkan pemerintah agar meningkatkan praktek perdagangan melalui percepatan penyusunan kembali peraturan-peraturan berkaitan dengan izin impor, kebijakan tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), proses registrasi eksportir, sertifikasi halal, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dinilai bersifat diskriminatif," jelas Ma'ruf.
Di samping itu, pemerintah diharapkan menonjolkan peningkatan strategi kerja sama dua arah dengan Pemerintahan AS guna mengatasi rintangan dalam bidang perdagangan.
Rekomendasi berikutnya, menurut Ma'ruf, bagi wilayah BBK yaitu Batam, Bintan, dan Karimun—yang sudah ditunjuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas, serta memiliki ekspor sebesar 25% langsung menuju pasarnya di Amerika—harus mendapat prioritas dalam saran agar dikembangkan menjadi zona perdagangan luar negeri dan diberikan status istimewa seperti Privileged Foreign Status.
Menurutnya, tindakan tersebut mutlak perlu sebab BBK belum terkena regulasi kepabeanan, seperti tarif impor dan PPN/PPNBM untuk produk yang diimpor.
Ketiga, pemerintah diharapkan juga mengawasi kompetisi dengan Malaysia, khususnya setelah pembentukan "Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapore", tempat produk seperti Solar PV hanya akan dikenai tarif resiprokal sebesar 24 persen saat diekspor ke Amerika Serikat. Di sini, Malaysia menerima pengurangan tarif dari 17,84 persen hingga menjadi 6,43 persen untuk jenis barang ini.
Ma'ruf menyatakan bahwa situasi saat ini memberikan dampak yang signifikan pada investasi asing langsung (FDI) di Batam. Berdasarkan pendapat Kadin, jika tarif tidak diperbaharui atau tetap sebesar 32%, hal tersebut bisa mendorong perpindahan produksi menuju Malaysia. Dia menjelaskan bahwa banyak dari FDI di Batam juga memiliki fasilitas produksi di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, termasuk beberapa negara lain seperti China dan India.
Keempat, Kadin berupaya mempercepat proses perizinannya dengan menggandalkan Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, terutama bagi proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, serta zona ekonomi khusus yang bertindak sebagai penggerak utama sektor industri dalam negeri.
Ma'ruf menyebutkan bahwa pengecekan cepat izin di sektor tanah, lingkungan, serta jenis-jenis lisensi utama lainnya amat diperlukan untuk membantu beroperasinya pabrik tersebut. Terdapat tujuh projek nasional penting di Kepulauan Riau, terlebih pada pembentukan rantai pasokan bahan mentah yang butuh fokus ekstra dalam proses percepatan persyaratan izin awal.
Usulan Kelima dari KADIN adalah mengharapkan pemerintah menunjukkan fokus khusus terhadap Kepulauan Riau, di mana saat ini telah berdiri sebanyak 26 perusahaan manufaktur Solar PV. Selain itu, daerah tersebut juga sedang mengerjakan pengembangan industri downstream dari pasir silika untuk mendukung supply chain produk-produk Solar PV termasuk ingot, polysilicon, sel surya, dan wafer). Tidak hanya itu saja, masih banyak lagi beberapa perusahaan alat-alat elektrik lainnya yang hadir dalam ekosistem bisnis setempat.
Menurut Ma'ruf, bidang usaha ini menghasilkan kontribusi sebesar 25 persen dari total ekspor Kepulauan Riau menuju pasaran Amerika Serikat dengan nilai kira-kira 350 juta dolar AS setiap bulannya dan memberdayakan sebanyak 10 ribu orang tenaga kerja secara langsung bersama dengan 30 ribu lainnya secara tak langsung. Dia menambahkan, “Apabila kondisi ini tetap berlangsung, maka dapat dipastikan ada peningkatan jumlah pengangguran yang cukup besar.”
Eka Yudha bersumbang dalam penyusunan artikel ini.
Tidak ada komentar
Posting Komentar