, JAKARTA - Sebagai gantinya dari tindakan balas dendam atau retaliasi, pemerintah Indonesia memutuskan mengambil jalan diplomasi dan negosiasi guna merespon kebijakan tersebut. tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS).
Beberapa keputusan dalam rangkaian perundingan sedang dipertimbangkan. Ini mencakup meningkatkan jumlah impor produk dari Amerika Serikat sampai menyesuaikan ketentuan tentang presentase komponen lokal (TKDN).
Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump Mengenakan tariff impor sebesar 10% kepada seluruh negara serta menetapkan tarif yang lebih tinggi bagi negera-negera yang memiliki hambatan dagang ekstrem terhadap Amerika Serikat. Salah satu kelompoknya adalah negara-negara yang meraih surplus dalam transaksi perdagangan mereka dengan AS, hal ini berakibat neraca perdagangan tersebut menjadi defisit.
Indonesia, sebagai salah satu kontributor utama dalam daftar negeri dengan defisit perdagangan terhadap Amerika Serikat, mengalami pemberian tariff balasan atau reciprocally sebesar 32 persen.
Pada dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat tentang pelaksanaan tariff impor terbaru, disebutkan bahwa negeri Paman Sam memiliki penolakan atas berbagai bentuk penghambatan non-tarif atau yang dikenal dengan istilah non-tariff measures dalam hubungan perdagangannya bersama Indonesia serta ketidakseimbangan angka defisit dagang antara kedua negara ini.
Menjawab keluhan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan kesiapannya dalam menjalin negosiasi melalui berbagai kebijakan non-tarif, contohnya dengan memperluas pengimporan produk dari Amerika Serikat guna mengurangi defisit dagang antara kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu mengambil tindakan serupa dengan Vietnam yang telah memilih untuk menghapus seluruh biaya impor dari Amerika Serikat menjadi nol persen.
Alasan tersebut adalah karena tarif impor barang-barang dari Amerika Serikat ke Indonesia telah sangat rendah, sekitar 5%, atau bahkan mencapai angka nol persen untuk produk seperti kedelai dan gandum.
"Kami menaikkan kapasitas pembelian kami untuk volume yang lebih besar jadiصندおすす صند trade deficit Defisit perdagangan sebesar US$18 miliar tersebut dapat ditekan," terang Airlangga saat berada di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada hari Senin (7/4/2025).
Lebih rincian lagi, berikut beberapa alternatif paket perundingan yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggapi kebijakan tariff Trump:
3 Penawaran Pemerintah Indonesia kepada AS
1. Deregulasi non-tariff measures
Pemerintah Indonesia mempertimbangkan deregulasi non-tariff measures dengan cara merileksasikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Persyaratan konten lokal dalam beberapa industri yang telah ditetapkan oleh Indonesia merupakan salah satu alasan protes dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menunjukkan ketidakpuasannya terhadap aturan pemerintah Indonesia yang bertujuan mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor.
Pemerintah Indonesia juga sedang mempertimbangkan revisi regulasi tentangTKDN, terutama berdasarkan permintaan dari produsen. information and communication technologies (IKT) Amerika Serikat, mulai dari Apple, Oracle, sampai Microsoft.
Di samping TKDN, pemerintah pun menguji kembali ketentuan tentang pembatasan tertentu, percepatan sertifikasi halal, serta berbagai aspek lainnya.
2. Memperbesar impor dan investasi dari Amerika Serikat
Pemerintah berencana untuk menggenjot kenaikan volumenya dalam impor barang-barang dari Amerika Serikat, di antaranya adalah Pembelian Pertamina (Persero) atas minyak dan gas alam AS.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor minyak dan gas dari Amerika Serikat mengalami fluktuasi signifikan. Spesifiknya, total impor tersebut meningkat hingga mencapai angka US$2,29 miliar atau sekitar Rp38,83 triliun (menggunakan asumsi kurs RP16.897 untuk satu US$) di tahun 2022.
Angka impor minyak dan gas tersebut menurun di tahun 2023 menjadi US$2,05 miliar yakni setara dengan Rp34,73 triliun. Akan tetapi, nilai impor dari Amerika Serikat untuk produk energi ini sedikit meningkat hingga mencapai US$2,09 miliar atau dikonversikan ke dalam rupiah senilai Rp35,4 triliun.
Di luar impor migas, pemerintah berencana untuk mendukung pemakaian suku cadang buatan AS dalam konstruksi infrastrukturnya yang besar yakni proyek kilang minyak nasional.
"Indonesia dalam rangka proyek-strategi nasional akan mengembangkan berbagai proyek yang meliputi refinery Dan kemungkinan salah satu komponennya kami beli dari Amerika," ujar Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).
3. Membuat insentif yang meliputi aspek fiskal maupun non-fiskal
Pemerintah pun berencana untuk mengkaji kembali penyesuaian terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima dari impor barang-barang asal Amerika Serikat.
Pada saat ini, tarif standar PPN untuk barang impor adalah 11%, sedangkan tarif standar PPh untuk barang impor yaitu 2,5% bagi pemegang API/Angka Pengenal Impor dan 7,5% jika tidak memiliki API.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu tidak membantah adanya pertimbangan untuk mengubah tarif pajak penjualan pada barang Impor dan juga Pajak Penghasilan Impor terhadap produk dari Amerika Serikat. Meskipun begitu, ia enggan merinci besaran nominalnya.
"Kita membuka semua pilihan pada menu-menu tersebut," kata Anggito saat berada di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4/2025).
Sikap Resmi Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah direncanakan untuk hadir dalam diskusi panel tentang ekonomi yang diselenggarakan di Menara Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada hari Selasa (8/4/2025). Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga berencana menyampaikan posisi pemerintah Indonesia terkait beberapa masalah internasional, termasuk tarif yang diberlakukan oleh Trump.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyampaikan bahwa acara ini menghadirkan berbagai kalangan strategis, mulai dari ekonom, perwakilan investor, pemimpin redaksi media, hingga masyarakat umum.
"Acara ini bisa jadi wadah untuk diskusi penting di antara pihak pemerintahan dengan pemangku kepentingan ekonomi guna meningkatkan kerjasama demi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang adil serta lestari," ungkap Yusuf melalui pernyataan resmi, Selasa (8/4/2025).
Dia menyebutkan selain berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara pemerintah dengan sektor bisnis, forum tersebut juga akan mengeksplorasi tanggapan atas situasi ekonomi di kancah internasional bersamaan dengan penelaahan tentang hambatan dan potensi yang ada dalam skenario ekonomi domestik mendatang.
"Di saat menghadapi perkembangan tantangan dunia yang kompleks, Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan persaingannya di tingkat nasional dengan kerjasama yang solid antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi," katanya.
Sekarang ini, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintahan sudah siap dalam menghadapi pembicaraan dengan AS perihal tariff yang dijatuhkan oleh Presiden Donald Trump.
Ini dikatakannya ketika hadir dalam acara penerimaan pembelian beras Perum Bulog di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2025).
"Ya kita [pejabat] akan menghadapinya dengan baik," kata Prabowo.
Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan melanjutkan pendekatan diplomasi yang terukur dan teliti untuk merespons keputusan tariff dari pemerintahan Amerika Serikat, yang mungkin berdampak pada hubungan dagang di antara keduanya.
Walaupun belum memberikan rincian tentang taktik negosiasinya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bakal berkomitmen untuk memelihara hubungan positif serta mencapai persetujuan yang merata bagi semua pihak terkait.
"Tenang saja, kita memiliki kekuatan dan kita akan bernegosiasi," tambahnya.
Tidak ada komentar
Posting Komentar